BAZNAS Trenggalek Paparkan Pembentukan UPZ Desa dalam FGD Kepala Desa se-Kabupaten Trenggalek

Trenggalek (09/12) - Upaya memperkuat tata kelola zakat hingga level pemerintahan paling bawah kembali ditegaskan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Hal itu tampak dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kepala Desa se-Kabupaten Trenggalek yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Trenggalek, di mana BAZNAS hadir sebagai narasumber utama untuk memaparkan pentingnya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa sebagai bagian dari percepatan pengelolaan zakat yang profesional, terstruktur, dan berorientasi pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Desa, menghadirkan forum dialog yang konstruktif dan menjadi wadah penyamaan persepsi mengenai urgensi penguatan tata kelola zakat desa di tengah dinamika sosial-ekonomi masyarakat saat ini. Dengan mengusung semangat memperbesar dampak sosial zakat, BAZNAS Trenggalek menekankan bahwa potensi zakat desa sangat besar, namun selama ini belum terkelola secara optimal karena belum adanya struktur resmi yang mengambil peran sebagai pengelola zakat di tingkat desa.

Ketua BAZNAS Trenggalek, dalam pemaparannya, menyampaikan bahwa pembentukan UPZ Desa merupakan langkah strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Desa adalah ujung tombak layanan publik. Hampir semua aktivitas sosial masyarakat berawal dari desa. Maka pengelolaan zakat yang profesional harus dimulai dari desa,” jelasnya di hadapan para peserta FGD.

Desa sebagai Lokomotif Penguatan Zakat

BAZNAS Trenggalek menilai bahwa desa memiliki karakteristik unik sekaligus strategis. Keberadaan perangkat desa, tokoh agama, dan jejaring sosial masyarakat membuat desa menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus pusat mobilitas ekonomi. Hal itulah yang menjadikan pembentukan UPZ Desa sebagai kebutuhan mendesak agar potensi zakat yang ada tidak hanya berhenti pada kegiatan sosial spontan, tetapi menjadi kekuatan ekonomi berbasis syariah yang memiliki dampak jangka panjang.

Dalam paparannya, BAZNAS Trenggalek membeberkan sejumlah dasar hukum pembentukan UPZ Desa mulai dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, Keputusan BAZNAS RI tentang Pedoman UPZ, hingga ketentuan pelaksana BAZNAS Kabupaten. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pemerintah desa memiliki landasan kuat dalam membentuk UPZ Desa dan menetapkannya secara resmi melalui SK BAZNAS.

Penjelasan Detail: Mekanisme dan Tugas UPZ Desa

Pada sesi inti, BAZNAS Trenggalek menjelaskan alur pembentukan UPZ Desa yang diawali dengan pengajuan dari pemerintah desa, penunjukan pengurus, verifikasi BAZNAS, hingga pengukuhan melalui surat keputusan resmi. Selain itu, dipaparkan pula tugas utama UPZ Desa, meliputi:

• Menghimpun zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat, perangkat desa, serta potensi ekonomi lokal.

• Mengelola zakat sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang transparan.

• Melakukan pendataan mustahik berbasis data desa agar distribusi tepat sasaran.

• Melaporkan keuangan dan kegiatan secara berkala kepada BAZNAS.

• Menjalankan program pemberdayaan masyarakat miskin di tingkat desa.

Penjelasan tersebut disambut antusias para Kepala Desa. Banyak peserta yang sebelumnya belum memahami mekanisme pembentukan UPZ Desa akhirnya lebih terbuka terhadap manfaat jangka panjang yang bisa didapatkan melalui pengelolaan zakat yang terstruktur. Beberapa Kepala Desa juga memberikan pertanyaan terkait sistem pelaporan, integrasi program sosial desa dengan program zakat, hingga kemungkinan kolaborasi antara UPZ dan lembaga kemasyarakatan desa.

Manfaat Besar Bagi Masyarakat Desa

BAZNAS Trenggalek menegaskan bahwa keberadaan UPZ Desa mampu memberikan sejumlah manfaat langsung bagi masyarakat. Di antaranya:

• Bantuan sosial lebih cepat karena UPZ mengetahui kondisi masyarakat secara langsung.

• Potensi zakat desa lebih optimal sehingga dapat mengurangi beban anggaran desa.

• Program pemberdayaan seperti modal usaha, beasiswa, dan bantuan kesehatan bisa dijalankan secara berkelanjutan.

• Layanan zakat menjadi lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

Dalam konteks kebutuhan masyarakat pedesaan yang beragam—mulai dari warga miskin ekstrem, keluarga dengan anak putus sekolah, warga sakit, hingga kelompok UMKM kecil—UPZ Desa dapat menjadi lokomotif yang menggerakkan solidaritas sosial secara sistematis.

Komitmen BAZNAS dan PMD: Bergerak Bersama Wujudkan Profesionalisme Zakat Desa

FGD ini menjadi langkah awal dari rencana besar sinergi antara BAZNAS Trenggalek dan Dinas PMD dalam membangun tata kelola zakat desa yang profesional. Setelah forum ini, BAZNAS menargetkan pembentukan UPZ Desa di seluruh wilayah Trenggalek secara bertahap. Selain itu, akan diselenggarakan pelatihan lanjutan, pendampingan pelaporan digital, hingga pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang menyesuaikan karakter masing-masing desa.

Dinas PMD menegaskan dukungannya, menyebut bahwa penguatan zakat desa dapat membantu percepatan penanganan kemiskinan, terutama di wilayah yang selama ini menjadi prioritas pemulihan sosial ekonomi.

Kegiatan FGD Kepala Desa se-Kabupaten Trenggalek ini menjadi momentum penting dalam mempercepat profesionalisme pengelolaan zakat berbasis desa. Dengan sinergi kuat antara pemerintah desa, PMD, dan BAZNAS Trenggalek, diharapkan UPZ Desa dapat hadir sebagai lembaga resmi yang menjaga amanah umat sekaligus membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

 

BAZNAS Trenggalek optimistis bahwa penguatan tata kelola zakat desa bukan hanya langkah administratif, melainkan gerakan besar untuk membangun kemandirian ekonomi umat melalui instrumen zakat yang dikelola secara amanah, modern, dan tepat sasaran.